SHARE

Jakarta – KPK menyinggung komitmen Ditjen Pas Kementerian Hukum dan HAM soal perbaikan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Perbaikan diharapkan bisa dilakukan secara konkret.

“Semestinya kalau pihak Kemenkum HAM, khususnya Ditjen Pas, benar-benar punya komitmen untuk melakukan perbaikan di lapas, khususnya di Sukamiskin, hal itu tidak perlu terjadi lagi. Apalagi saat itu sempat ada koordinasi dengan KPK dan Kemenkum HAM menyampaikan niatnya melakukan perbaikan. Kami harap perbaikan, upaya perbaikan itu bisa dikonkretkan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018).

Hal itu disampaikan Febri terkait adanya temuan Ombudsman soal dugaan maladministrasi di Lapas Sukamiskin. KPK berharap ada sanksi tegas bagi para pejabat ataupun pegawai di Sukamiskin jika terbukti ada pelanggaran.


“Kalau ditemukan penyimpangan-penyimpangan sanksi lebih tegas diterapkan pada para pejabat dan pegawai di lapas tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, Ombudsman melakukan sidak ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Hasilnya, Ombudsman menemukan beberapa dugaan maladministrasi di lapas khusus koruptor itu.

“Dari temuan yang kami lakukan, memang ada hal-hal yang masih menurut pengamatan kami masih ada potensi maladministratif, terutama di Sukamiskin,” ujar anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu di kantor Kemenkum HAM Jabar, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Jumat (14/9).

“Di Sukamiskin, ada diskriminasi dalam kamar hunian, karena masih ada perbedaan satu kamar hunian dengan yang lain. Ada yang lebih kecil dibanding hunian untuk tertentu mulai dari luas,” sambungnya.

Lapas Sukamiskin menjadi sorotan saat Kepala Lapas saat itu, Wahid Husen, diamankan karena diduga menerima suap dari terpidana Fahmi Darmawansyah. KPK menduga Wahid menerima suap berupa mobil dari Fahmi agar mendapat tambahan fasilitas dalam sel.
(haf/dnu)

Baca Disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here