SHARE

Jakarta – Bawaslu mengatakan bakal memberikan sanksi bagi lembaga pemantau Pemilu 2019 yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut bisa berupa pencopotan akreditasi lembaga pemantau pemilu.

“Ya pasti (ada sanksi), lembaga dalam negeri pun kalau melanggar kita cabut akreditasinya kita keluarkan dari posisi dia sebagai pemantau,” ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).


Afif mengatakan pencabutan akreditasi ini akan membuat hasil pemantauan tidak dianggap. Afif menyebut lembaga pemantau luar negeri juga harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.

“Sehingga opini apapun yang dikeluarkan tidak kita anggap. Sebagai lembaga yang harus mengakui kedaulatan dan aturan lokal harus juga taat pada semua aturan di Indonesia,” kata Afif.

Salah satu penyebab ditariknya akreditasi ini, menurut Afif, yaitu bila lembaga pemantau luar negeri membandingkan aturan Pemilu Indonesia dengan aturan di negara lain. Afif mengatakan hal itu dilakukan karena aturan yang diterapkan masing-masing negara berbeda.

“Misalnya, kalau mereka beropini atas apa yang terjadi di Indonesia, lalu dihubungkan dengan aturan di negara dia. Belum tentu aturannya sama, pemilu ini kan soal sistem yang dianut masing-masing negara berbeda, apakah kita mencoblos, yang lain mencontreng, dan lain-lain,” kata Afif.

“Termasuk misalnya TNI, Polri di kita nggak boleh memilih, di negara lain bisa jadi boleh,” sambungnya.

Selain itu, lembaga pemantau pemilu juga tidak diperbolehkan mempengaruhi pemilih. Afif menyebut lembaga pemantau harus mematuhi dan memahami regulasi di Indonesia.

“Mempengaruhi pemilih itu, itu nggak boleh. Prinsip-prinsip itu yang harus mereka pahami regulasi di negara kita, harus mereka hargai apa yang menjadi patokan di negara kita,” tuturnya.
(dwia/haf)

Baca Disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here