SHARE

Maros – Sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Maros, Sulawesi Selatan membacakan deklarasi penolakan segala bentuk gerakan inkonstitusional yang mendelegitimasi Pemilu 2019. DPRD Maros menolak gerakan people power.

Pembacaan deklarasi itu dilakukan di sela-sela rapat paripurna DPRD Maros. Selain penolakan gerakan people power, DPRD juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan keutuhan NKRI pasca pemilu.


“DPRD Maros menolak gerakan people power dan tidak setuju dengan adanya gerakan inkonstitusional. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI pasca pemilu,” kata wakil ketua DPRD Maros, Andi Patarai Amir, Rabu (15/05/2019).

Menurut Amir, Pemilu 2019 sudah usai dan harus dihormati apapun hasilnya. Mereka yang tidak puas atas hasil Pemilu 2019 bisa menempur jalur yang sesuai konstitusi.

“Bagi kami proses demokrasi di Pemilu telah usai. Kalaupun ada ketidakpuasan, silakan tempuh jalur hukum tanpa harus melakukan sebuah gerakan yang merugikan masyarakat kita sendiri. Ini hal biasa setiap lima tahun,” lanjutnya.

Amir menegaskan DPRD Maros berkomitmen mempertahankan keutuhan NKRI. Dia mengatakan demokrasi di Indonesia harus berjalan sesuai dengan koridor hukum.

“Sikap kami jelas, karena walau bagaimanapun keutuhan negara ini harus di atas segala-galanya. Termasuk hasrat untuk berkuasa. Kami ingin masyarakat ini dididik berdemokrasi secara sehat dengan koridor yang telah ada,” pungkasnya.

(knv/knv)

Baca Disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here