SHARE

Sementara, Ketua DPP Sekarpura II, Robby Saputra, menuturkan isi surat tersebut ada lima poin pertanyaan yang diajukan mewakili seluruh kekhawatiran ribuan karyawan yang ada di AP I dan AP II. 

“Pertama, seberapa penting holding bisnis sarana dan prasarana perhubungan udara untuk segera dilakukan?” tutur Robby. 

Lalu kedua, dampak positif yang konkret atas rencana holding yang akan dilakukan Kementerian BUMN terhadap PT AP I dan PT AP II?

Ketiga, saat ini AP I dan AP II selaku perusahaan BUMN yang bisnisnya berkembang dengan baik, sehingga mempertanyakan kenapa akan dilakukan holding dengan perusahaan yang kurang baik secara keuangan.

Sekarpura II juga mempertanyakan kajian hukum dan bisnis, konsep tata kelola, serta peluang rencana holding tersebut terhadap Serikat Pekerja PT Angkasa Pura I dan II. Baik dari sisi perusahaan dan juga karyawan. 

“Kami juga meminta time line proses holding bisnis sarana dan prasarana perhubungan udara Kementerian BUMN,” ungkap Robby. 

Dalam surat tersebut, Sekarpura II memberi batasan agar Kementerian BUMN memberikan jawaban atau balasan surat, paling lambat pada hari ini pukul 16.00 wib. Namun, dari informasi yang didapat Sekarpura II, surat tersebut masih proses penomoran dan penandatanganan. 

“Sekali lagi, surat tersebut bertujuan untuk menjawab keresahan agar karyawan kami dalam tanda kutip seperti biasa atau lebih baik lagi, ketika holding dilakukan. Kalau enggak baik akan breafing lagi kepada para ketua DPC untuk sikap selanjutnya,” tutur dia.

Baca Disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here