SHARE

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melayangkan gugatan kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka hal tersebut tak lazim. Yusril menyarankan Pemprov DKI Jakarta lebih bijak dalam menyikapi masalah pulau reklamasi.

“Tidak lazim instansi pemerintah menggugat sebuah keputusan instansi pemerintah yang lain. Tapi jaman sekarang ini yang mustahil pun bisa terjadi,” kata Yusril dari sambungan telepon dalam diskusi ‘Reklamasi dan Investasi’ yang diadakan Populi Center dan Smart FM Network, di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Baca juga: Anies Ingin HGB Reklamasi Dibatalkan, Yusril: Itu Tidak Mudah

Yusril menjelaskan sebuah keputusan instansi pemerintah dapat dibatalkan oleh PTUN dengan dua syarat, yaitu bertentangan dengan peraturan undang-undang dan bertentangan dengan asas hukum lainnya yang berlaku. Kemudian dalam konteks reklamasi, Pemprov DKI tak hanya berurusan dengan peraturan tetapi juga perjanjian yang melibatkan pihak swasta sebagai pengembang pulau.

“Kalau digugat, alasan pembatalan itu kan cuma dua. Apakah ada dua hal bertentangan? Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas hukum pemerintahan yang lain. Pemda DKI harus lebih bijak,” ujar Yusril.

“Jika dibilang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku karena belum adanya peraturan zonasi, ya tidak bisa. Harus (bertentangan dengan) peraturan yang sudah berlaku. Kalau zonasi belum ada, ya tidak bisa (masuk dalam dalih bertentangan dengan peraturan),” sambung Yusril.

Yusril menegaskan bahwa proyek pulau reklamasi tak sekadar masalah kebijakan Pemprov DKI. Lebih dari itu, ada perjanjian dua belah pihak yaitu Pemprov DKI dan pengembang dalam prosesnya.

“Ini kan bukan kebijakan. Ini perjanjian, mengikat,” tandas Yusril.

(aud/dnu)

Baca Disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here