SHARE

Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus memantau perkembangan PT Pos Indonesia.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengungkapkan sedang melakukan pemeriksaan kinerja perseroan.

“Kita lagi evaluasi kinerjanya (PT Pos Indonesia),” kata Fajar di Kementerian BUMN, Selasa (12/2/2019).

Sebelumnya, serikat pekerja PT Pos Indonesia meminta jajaran direksi untuk mundur karena dinilai melakukan ketidakadilan dalam perusahaan.

Direktur Keuangan Pos Indonesia Eddi Santosa mengatakan sejak berdiri, perusahaan sangat bergantung dengan proyek pemerintah. Salah satunya program bantuan sosial.

“Jadi ketika bansos ditarik semua menjadi non tunai, dengan sendirinya likuiditas yang selalu ada ini ya ditarik,” tutur Eddi.

Mengutip laporan keuangan perusahaan, pendapatan perusahaan dari layanan jasa keuangan turun sejak 2016. Pada 2016, pendapatan dari layanan jasa keuangan turun 14,3% menjadi Rp 1,11 triliun. Kemudian kembali menurun pada 2017 sebesar 13,08% menjadi Rp 971 miliar.

Selain bansos, menurut dia, Pos Indonesia kini tak lagi mendapatkan proyek dari pemerintah berupa pengiriman berbagai barang atau dokumen Kementerian/Lembaga secara langsung. Hal itu diklaim Eddi semakin memberatkan kinerja perusahaan.

(kil/eds)

Baca Disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here