SHARE

Liputan6.com, Jakarta – Pada 1955, Indonesia yang baru merdeka 10 tahun menjadi tuan rumah sebuah pertemuan akbar: Bandung Conference atau Konferensi Asia-Afrika. Pesertanya adalah 29 negara, yang mayoritas ‘bayi’. Sebagian bahkan masih jadi tanah jajahan.

Meski masih belia, 29 negara peserta mewakili lebih dari setengah populasi dunia kala itu. Merepresentasikan 1.400.000.000 penduduk Bumi. 

KAA digelar tatkala Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dikomandani Uni Soviet tengah bersitegang dan terlibat perang. Untung saja, pertempuran tersebut tak pernah sampai ke skala global. Gara-gara beda ideologi juga, hubungan AS dan China sama sekali tak mesra. 

“Look, the peoples of Asia raised their voices, and the world listened. It was no small victory and no negligible precedent!,” kata Presiden RI Sukarno dalam pidato berjudul Let a New Asia and Africa be Born, saat membuka KAA.

Dalam momentum KAA, negara-negara Asia, Afrika, dan Timur Tengah itu berkumpul bersama untuk mengutuk kolonialisme, mengecam rasisme, dan menyatakan keberatan atas Perang Dingin yang berkembang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Juga menyerukan diakhirinya perlombaan senjata nuklir, yang sekali hantam, bisa membunuh banyak manusia. 

Sementara itu, seperti dikutip dari Encyclopedia Britannica, pengaruh Prancis di Afrika Utara belum diakhiri. Republik Indonesia juga sedang berselisih dengan Belanda atas Papua Barat atau Irian Jaya.

Ke-29 negara peserta Konferensi Asia-Afrika 1955 memilih posisi netral, yang didasari keyakinan bahwa kepentingan nasional mereka tak akan terwakili dengan menjadi sekutu Washington DC atau Moskow. 

Pembangunan ekonomi, menyediakan layanan kesehatan, dan meningkatkan hasil panen, serta perjualan melawan kekuatan kolonialisme dan rasisme — menjadi prioritas utama.

Ternyata, sejak awal, pemerintah Amerika Serikat menaruh curiga atas penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika, demikian seperti dikutip dari situs History, Selasa 23 April 2019.

AS tak sudi mengirim pemantau resmi ke pertemuan akbar itu, meski pihak penyelenggara sudah mengirim undangan.

Menteri Luar Negeri AS saat itu, John Foster Dulles terang-terangan menyamakan, netralitas dalam perang melawan komunisme adalah perbuatan yang nyaris masuk kategori ‘dosa besar’. Menjadi netral dianggap sebuah perlawanan pada kepentingan Amerika. 

Sejumlah pengamat bahkan berprasangka, pertemuan itu adalah tanda pergeseran ke ‘kiri’, terkait kecenderungan ideologis negara-negara Afrika dan Asia yang baru merdeka.

Untuk AS, isu soal itu adalah hitam putih. Hanya ada dua pilihan bagi negara lain: bergabung dengan Amerika dalam perlawanan melawan komunisme atau berisiko dianggap musuh potensial.

Kebijakan tersebut membuat AS terlibat dalam sejumlah konflik dengan negara-negara ‘Dunia Ketiga’ yang berjuang menemukan jalan tengah di tengah konflik Perang Dingin.

Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat terjebak di antara keinginannya untuk mendukung dekolonisasi atau menjaga pertemanan dengan sekutu. 

Washington DC punya ketergantungannya pada kekuatan kolonial Eropa Barat sebagai sekutu melawan Blok Timur yang komunis.

“Kerja sama dengan Inggris, Prancis dan Belanda sangat penting bagi kebijakan AS di Eropa, sementara mendukung dekolonisasi sama saja dengan menentang sekutu-sekutu itu,” demikian dikutip dari history.state.gov.

Baca Disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here