SHARE

Jakarta – Proyek pengadaan kapal demi kepentingan negara ternoda. Pengusutan KPK dari penyelidikan menemukan adanya dugaan korupsi, tidak hanya satu tetapi dua sekaligus proyek pengadaan kapal pada dua instansi pemerintah.

“Yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Selasa (21/5/2019).

Tidak tanggung-tanggung, dua proyek pengadaan kapal dari dua instansi itu disebut Saut diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 179 miliar. Padahal, kapal-kapal tersebut digunakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen BC) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk patroli mengamankan wilayah Indonesia.

KPK Sekali Dayung, 2 Kasus Proyek Kapal DigulungWakil Ketua KPK Saut Situmorang saat membacakan pengumuman tersangka kasus korupsi pengadaan kapal pada 2 instansi pemerintah (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Saut menyebut perkara korupsi di Ditjen BC terkait pengadaan 16 unit kapal patroli cepat, sedangkan untuk di KKP berkenaan dengan pembangunan 4 unit kapal untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI). Dari 2 perkara itu, KPK menetapkan 4 orang tersangka dari unsur pemerintah dan swasta.

Kedua kasus itu sampai membuat pimpinan KPK geleng-geleng kepala. Sebab, tujuan pengadaan kapal untuk 2 instansi itu demi kedaulatan wilayah maritim.

“Tujuan awalnya diadakannya kapal patroli cepat di Ditjen Bea dan Cukai adalah untuk mengamankan wilayah Indonesia. Sedangkan pembangunan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia atau SKIPI di KKP dilatarbelakangi maraknya praktik illegal fishing,” ucap Saut.

Seperti apa rincian 2 perkara itu?

Baca Disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here