SHARE

Jakarta

Ceramah Eggi Sudjana soal ‘Presiden bikin rakyat miskin’ di masjid dinilai kurang tepat. Masjid seharusnya menjadi tempat untuk menyiarkan kesejukan.

Pandangan ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia menyebut ceramah Eggi yang juga Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh, tidak tepat.

“Saya kira kurang tepatlah, kalau di masjid kan tempat syiar agama, menebarkan kesejukan, bukan menebarkan hal-hal yang berbau itu. Jadi bingung masyarakat,” ujar Moeldoko kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).

Dalam ceramahnya di mimbar, Eggi menyinggung SDA yang dikuasai oleh asing. Moeldoko menganggap pernyataan Eggi tidak logis.

“SDA dikuasai asing kan dari dulu, ngomongnya nggak logis, ada data-data kita bicara, dan ada gini ratio-nya sudah mulai menurun,” ujar Moeldoko.

Masjid menurutnya, harus benar-benar digunakan untuk kegiatan keagamaan. Ini disebut Moeldoko dilakukan dirinya untuk menyampaikan syiar.

“Dalam setiap kesempatan, saya selalu menyatakan biar masjid itu betul-betul digunakan untuk kepentingan yang lebih baik, untuk kepentingan lebih kepada bagaimana membangun hubungan antara manusia dengan Tuhan dan membangun hubungan antara manusia dengan manusia dan lingkungan. Bukan mempertentangkan,” jelas Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini berharap semua pihak menjaga ketentraman agar tidak muncul pertentangan baru.

“Masjid itu harus diarahkan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih agamis,” tuturnya.

Eggi, yang merupakan anggota Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212, memberikan ceramah tersebut di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, Minggu (15/4).

Eggi kemudian menegaskan kritik itu juga menyasar DPR. Eggi menyampaikan presiden membuat rakyat miskin lantaran sumber daya alam di Indonesia sudah dikuasai oleh asing.

Menurut Eggi, dengan kondisi seperti yang ia sebutkan itu, masyarakat jangan sampai salah memilih seorang pemimpin.

“Jadi yang pertama, statement saya yang membuat ‘presiden yang membuat rakyat miskin’ itu bersama DPR. Kenapa? Karena menurut UUD ’45 pasal 5 ayat 1, Presiden itu membuat hukum bersama DPR,” ujar Eggi dalam perbincangan.

Eggi lalu berbicara mengenai fenomena kemiskinan yang ada di masyarakat. Menurut Eggi, yang terjadi saat ini adalah kemiskinan struktural.

“Kemiskinan struktural, karena kebijakan itu terjadi karena secara struktur, baik itu Presiden maupun DPR. Itu yang saya pertanyakan,” ujar Eggi.

(jor/fdn)

Baca Disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here