SHARE

Jakarta – Topik transaksi politik di Pilkada serentak 2018 sontak ramai dibahas usai tudingan La Nyalla Mattalitti soal mahar duit miliaran Rupiah yang diterapkan Partai Gerindra untuk mendapatkan rekomendasi di Pilgub Jawa Timur. Perindo menganggap transaksi politik memang sulit dihindari.

“Sistem politik menjadi kepala daerah suka tidak suka tidak bisa terhindar proses transaksi,” ujar Ketua DPP Perindo Bidang Politik M Yamin Tarawy dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Menurut Yamin, istilah money politics dalam pemilihan kepala daerah memang masih sering terjadi. Padahal, dia menyebut sistem Pilkada serentak bertujuan menghemat biaya.

Alasan politik uang masih terus terjadi menurutnya karena proses menjadi kepala daerah cukup panjang. Di sinilah politik uang itu terjadi.

“Tingkat calon malah tambah biayanya dibanding Pilkada sebelum serentak karena seorang calon menjalani sebelum pendaftaran sampai Pilkada waktunya lama benar,” ujar dia.

“Rata rata enam bulan, bahkan satu tahun itu mengeluarkan ongkos atau biaya politik. Calon jalan ke masyarakat itu perlu transaksi,” sebut Yamin.
(gbr/dnu)

Baca Disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here