SHARE

Liputan6.com, Jakarta – Sri Bintang Pamungkas mengaku tak menerima surat panggilan dari kepolisian terkait ujaran kebencian. Dia pun tak memenuhi panggilan perdanannya sebagai terlapor.

Ia sedianya akan dimintai keterangan soal pernyataan akan menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Saya tidak pernah menerima surat panggilan. Artinya sudah tentu tidak pernah sampai ke tangan saya ataupun keluarga saya dan ditandatangani oleh orang rumah,” kata Sri Bintang Pamungkas saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (11/9).

Ia menjelaskan, jika surat panggilan diterima Senin, 9 September 2019 maka ia akan memenuhi panggilan pada Kamis, 12 September 2019. Sebab surat itu seharusnya diterima olehnya tiga hari sebelum jadwal pemeriksaan.

“Ini kan sekarang hari Rabu dan panggilannya enggak ada kok. Kalau surat itu mungkin jatuh ke tempat lain, saya enggak tahu,” jelasnya.

Dengan begitu, ia menegaskan, tak akan hadir dalam panggilan tersebut. Terlebih, ia memiliki agenda lain yang tak bisa ditinggalkan.

“Saya punya acara di MPR, acara Front Revolusi Indonesia (FRI),” pungkas Sri Bintang Pamungkas.

2 dari 3 halaman

Klarfikasi Tuduhan

Sri Bintang Pamungkas. (Liputan6.com/Nafiysul Qodar)

Sebelumnya, Polisi akan memeriksa Sri Bintang Pamungkas pukul 10.00 WIB tadi. Penyidik tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan ujaran kebencian yang dilakukan olehnya.

“Yang bersangkutan (Sri Bintang) diagendakan pemeriksaan pada Rabu (11 September 2019),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Selasa (10/9).

Argo menyebut pemanggilan Sri Bintang itu penting untuk mengklarifikasi tuduhannya tersebut. Penyidik juga telah memeriksa pelapor dalam kasus ini, yakni Persaudaraan Islam Tinghoa Indonesia (PITI).

Diketahui, Ketua PITI, Ipong Hembing, melaporkan Sri Bintang ke Polda Metro Jaya, Rabu, 4 September 2019. Laporan Ipong berdasarkan pernyataan Sri di sebuah akun Youtube pada 31 Agustus 2019. Laporan teregistrasi dengan nomor LP TBL/5572/IX/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus.

Sri Bintang dilaporkan melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Trransaksi Elektronik (ITE), atau Pasal 160 KUHP. Dua pasal itu berkaitan dengan penyebaran informasi yang menimbulkan ujaran kebencian melalui media elektronik, dan menghasut di muka umum.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Baca Disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here